Penerapan ISO 37001 Dalam Rangka Meningkatkan Peringkat CPI Indonesia

CPI (Corruption Perception Index) adalah index gabungan yang menggambarkan persepsi korupsi di sektor publik yang dilakukan secara global. CPI dikeluarkan setiap tahun oleh Transparency International.

CPI ini menampilkan 2 parameter penilaian :

Skor, dengan rentang skor 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih)
Rangking negara dari 1 (terbersih ) hingga 176 (paling korup)

CPI tahun 2016 sudah diterbitkan oleh Transparency International pada tanggal 25 Januari 2017.

Gambaran Umum korupsi didunia berdasarkan CPI 2016 adalah :

Skor rata-rata seluruh negara di dunia adalah 43.
Ada 105 dari 176 negara yang memiliki skor di bawah rata-rata ( termasuk Indonesia)
Denmark dan Selandia Baru menempati peringkat pertama Negara terbersih di dunia dengan skor 90, yang lalu di ikutai oleh Finlandia, Swedia dan Swiss.
Peringkat terbawah (paling korup) adalah Somalia di peringkat 176 dengan skor 10, diikuti Sudan Selatan, Korea Utara dan Suriah.
Indonesia ada di peringkat 90, dengan skor 37. Ini masih dibawah rata-rata skor Negara seluruh dunia di angka 43.
Indonesia di tahun 2016 ini turun 2 peringkat disbanding tahun 2015 (peringkat 88), akan tetapi kabar baiknya bahwa skor kita lebih baik,ada kenaikan 1 point, di mana skor tahun 2015 adalah 36.
Skor Indonesia ini sejajar dengan Negara Kolombia, Liberia, Maroko dan Makedonia.
Kabar baiknya di kawasan Asean, peringkat Indonesia di atas Thailand (101), Philippina (101), Vietnam (113), Myanmar (136) dan Kamboja (156).
Tantangan bagi Indonesia adalah untuk mengejar Singapore (peringkat 7), Brunei (41) dan Malaysia (55).

Pemerintah beserta KPK saat ini sedang menyempurnakan strategy nasional pemberantasan korupsi. Dan pemerintah menargetkan peringkat CPI yang lebih baik kedepannya.

Hal ini dilakukan dengan memperbaharui peraturan presiden no. 55 tahun 2012 mengenai strategy nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025. Langkah penyempurnaan meliputi penyederhanaan strategy agar langkah-langkah pemberantasan korupsi lebih terukur dan focus pada bidang penyediaan barang dan jasa, perizinan tata niaga, serta penerimaan Negara.

ISO sudah menerbitkan ISO 37001:2016 yang mengatur persyaratan dan petunjuk mengenai system manajemen anti penyuapan. Penyuapan ini adalah bagian dari korupsi. Standard ini akan membantu Organisasi dalam mencegah, mendeteksi, pelaporan dan penyelesaian penyuapan. Hal ini dimulai dari kepemimpinan dan komitmen pimpinan puncak untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meninjau system manajemen anti penyuapan, termasuk prosedur dan melakukan penilaian terhadap resiko penyuapan dalam aktifitas organisasi. Dalam ISO 37001 diatur penunjukan pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi suap di organisasi, yang nantinya diberi nama fungsi kepatuhan.

Peningkatan sumber daya, kompetensi dan komunikasi mengenai kebijakan, prosedur dan penilaian resiko, sehingga setiap orang akan memahami dan turut peduli dengan system manajemen anti penyuapan ini. ISO 37001 ini juga mengatur tata kelola organisasi yang dimulai dari perencanaan dan pengendalian organisasi; pelaksanaan uji kelayakan; pengendalian keuangan; pengendalian non keuangan; komitmen anti penyuapan; pengaturan hadiah, keramahtamahan & sumbangan; peningkatan kepedulian; pelaporan, investigasi dan penanganan penyuapan, termasuk evaluasi kinerja dan proses perbaikan yang berkesinambungan.

Pelaksanaan dari persyaratan ISO 37001 baik bagi organisasi pemerintahan dan swasta ini diharapkan akan meningkatan sumber daya, tata kelola serta akuntabilitas organisasi. Sehingga tidak akan memberikan peluang untuk terjadinya penyuapan. Hal ini adalah langkah nyata dalam rangka mengurangi korupsi. Kepedulian organisasi swasta sangat dibutuhkan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan peringkat CPI Indonesia kedepannya.

Mari kita dukung Pemerintah Indonesia dalam rangka memberantas korupsi.

M. Aristian Putra
Country Manager
WQA Asia Pacific